Apa Dasar Hukum Kepemilikan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) ?

Yaaaaah dia lewat lagi ……. itulah ungkapan keluhan yang lazim saya sering ucapkan saat akan berangkat ke kantor, bukan tanpa sebab saya mengeluh karena dengan waktu ke kantor yang mepet (saya masuk kantor pukul 07.00 WIB), kemacetan lalu lintas jalan yang ada diperparah dengan lewatnya kereta batu bara rangkaian panjang (babaranjang) milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre 3.2 Tanjung Karang yang melintas sesukanya seakan tanpa peduli dengan kepentingan saya (yang mau ke kantor) dan pengguna jalan lainnya.

Beranjak dari lazimnya saya “terjebak” di depan perlintasan kereta api, maka secara tak sengaja saya pun sering memperhatikan kondisi bangunan rumah warga yang ada di sepanjang rel perlintasan kereta. Bila saat masih kecil yang saya pikirkan adalah tentang kenyamaman warga yang tinggal di sepanjang rel kereta api akibat suara dan getaran saat melintasnya kereta api, maka saat ini yang saya pikirkan bukan lagi soal kebisingan melainkan soal status tanah di sepanjang perlintasan kereta api itu milik siapa?

Apalagi pada akhir-akhir ini marak dalam pemberitaan media lokal di Provinsi Lampung tentang rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre 3.2 Tanjung Karang yang berbekal peta groone kaart peninggalan belanda mengklaim lahan disepanjang perlintasan kereta api adalah miliknya, sehingga akan melakukan pembongkaran bangunan rumah warga tanpa bersedia memberikan kompensasi dalam bentuk apapun. Wuihhh sadis juga yaaa?

Lalu pikiran saya pun bergulir tentang nasib warga yang rumahnya akan digusur oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre Tanjung Karang, apakah mereka (warga) sepenuhnya salah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas bangunan rumah yang telah mereka dirikan dan tempati secara turun temurun sejak lama? Dan bagaimana soal hak kebendaan (bezit) yang ada?

Untuk menjawab hal tersebut, saya pun berupaya mengumpulkan beberapa referensi hukum dan pendapat dari rekan praktisi bidang pertanahan terkait hal tersebut, dengan penjelasan ringkas sebagai berikut:

1. Keberadaan transportasi kereta api di Indonesia dimulai sejak era Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, dan mayoritas jalur kereta api di Indonesia saat ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibuat dengan cara kerja paksa (romusha); 
2. Tujuan Pemerintah Kolonial Belanda membuat moda transportasi kereta api untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi perkebunan milik Belanda di negara jajahannya. Sehingga jalur kereta api hampir semuanya bermuara ke pelabuhan; 
3. Pasca kemerdekaan 1945, Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Pemerintah Belanda yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Perusahaan Jawatan Kereta Api; 
4. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur bahwa masa peralihan hak tanah barat (eks belanda) seperti: hak erfpacht, hak opstal; hak eigendom, tetap diakui keberadaannya maksimal 20 tahun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yaitu 24 September 1960 (jadi maksimal hak tanah barat diakui pada tanggal 24 September 1980); 
5. Apabila dalam waktu “transisi” 20 tahun tersebut di atas tidak dilakukan pendaftaran/konversi, maka demi hukum tanah-tanah eks barat akan menjadi tanah Negara dan pengakuan kepemilikan tanah hanya berdasarkan pada hak keperdataan saja; 
6. Tanah-tanah terdapat dalam Peta Groone Kaart belumlah dapat dikatakan telah memiliki hak tanah, karena yang termasuk jenis hak tanah eks barat meliputi: hak erfpacht, hak opstal; hak eigendom.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah dasar PT tanah Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre 3.2 Tanjung Karang yang mengklaim tanah disepanjang perlintasan adalah miliknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian?

Untuk menjawab hal tersebut simple nya dapat dibuktikan dengan sertipikat hak pakai atas tanah di sepanjang  jalur kereta api? Namun apakah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre 3.2 Tanjung Karang memiliki sertipikat hak pakainya? Jika hanya berpedoman pada peta groone kaart (eks tanah barat) maka dasar klaim tersebut tidak kuat, karena dengan terbitnya UUPA maka tanah eks barat yang tidak di daftarkan sudah tidak diakui lagi keberadaannya dan terbatas pada hak keperdataannya saja.

Selanjutnya dalih dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre 3.2 Tanjung Karang yang mengatakan bahwa penggusuran bangunan warga disepanjang ruang manfaat jalur kertea api merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kiranya perlu dipertanyakan kembali kebenarannya. Hal ini dikarenakan untuk penertiban dan redsitribusi tanah-tanah Negara merupakan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional RI, bukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre 3.2 Tanjung Karang.

Lebih jauh yang perlu dilihat apakah selama ini tanah yang diklaim milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre 3.2 Tanjung Karang kondisinya dikelola dengan baik, yang dapat diparameterkan dengan adanya pengelolaan/perawatan rutin, pemasangan patok batas, maupun pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh pemegang hak. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka tanah tersebut masuk dalam kategori tanah terlantar vide Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Kekacauan akan status tanah di daerah sepanjang rel kereta api semakin runyam, tatkala para hakim dalam berbagai kasus, memberikan putusan yang berbeda-beda terkait status tanah dimaksud. Ada yang memenangkan pihak PT Kereta Api Indonesia, ada juga yang memenangkan pihak Masyarakat. Sehingga menimbulkan kebingungan tersendiri bagi pihak Badan Pertanahan Nasional RI maupun masyarakat awam.

Dari sisi dasar kepemilikan tanah oleh masyarakat disepanjang jalur kereta api, secara ketentuan Pasal 533 KUHPerdata menentukan bahwa setiap pemegang kedudukan berkuasa selalu dianggap beritikad baik dan bahwa bahwa si pemegang kedudukan berkuasa beritikad buruk harus dibuktikan dengan orang yang menuduh. Apakah hal ini dapat dibuktikan secara hukum oleh Pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre 3.2 Tanjung Karang? Atau pun sebaliknya?

Terhadap rencana penggusuran bangunan rumah warga oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Subdivre 3.2 Tanjung Karang, kiranya dapat diselesaikan dengan baik melalui jalur musyawarah dengan mengesampingkan ego sektoral masing-masing. Apalagi tahun 2014 merupakan tahun politik, dan permasalahan tanah merupakan hal “seksi” nan populer untuk diangkat guna mendongkrak perolehan suara di Pemilu 2014.